Alinsi Zero Minta RI Pertimbangkan Kesehatan Publik Terkait Plastik

Jakarta, 23/7 (ANTARA) - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) meminta Indonesia (RI) untuk mempertimbangkan dampak kesehatan publik, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dan pekerja di kawasan industri, terkait keputusan dalam perjanjian plastik.
"Keputusan dalam perjanjian plastik harus mempertimbangkan dampak kesehatan publik secara menyeluruh, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan pekerja di sekitar kawasan industri," kata Co-coordinator Sekretariat Nasional AZWI Rahyang Nusantara di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) adalah sebuah jaringan organisasi di Indonesia yang mengkampanyekan penerapan konsep nol sampah (zero waste) atau nol sampah, serta mendorong kebijakan dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan.
Ia menjelaskan, delegasi Indonesia akan menghadiri perundingan antar negara dalam Komite Negosiasi Antar-Pemerintah (INC) 5.2 di Jenewa, Swiss, awal Agustus 2025.
Perundingan tersebut merupakan bagian kedua dari sesi kelima Komite Negosiasi Antar-Pemerintah (INC) untuk membahas perjanjian global mengenai polusi plastik.
Pihaknya juga meminta Indonesia agar memprioritaskan pengganti plastik dalam alat kesehatan yang lebih aman dan tidak beracun.
AZWI menekankan bahwa pengurangan produksi plastik primer harus menjadi elemen utama dalam strategi jangka panjang perjanjian plastik.
"Kami merekomendasi pengurangan dan penghentian secara bertahap investasi baru untuk produksi prekursor plastik seperti olefin, aromatik, dan amonia. Mendorong pencabutan insentif fiskal seperti 'tax holiday' untuk industri petrokimia, serta meminta pemerintah menyiapkan rencana transisi berkeadilan bagi pekerja industri plastik dan dorong penciptaan pekerjaan di sektor reuse dan pengelolaan sampah," kata Rahyang.
AZWI juga mendesak pemerintah untuk menetapkan larangan bertahap terhadap produk-produk yang secara langsung melepaskan mikroplastik, seperti kosmetik pengelupasan kulit (exfoliant), mikroba dalam pembersih dan produk tekstil sintetis tertentu.
"Wajibkan desain produk yang mencegah pelepasan mikroplastik dalam proses penggunaan, pencucian, atau pembuangan, termasuk penggunaan filter dan teknologi penyaring," kata laki-laki yang juga menjabat Deputi Direktur Dietplastik Indonesia ini.
AZWI terdiri dari gabungan sembilan organisasi, yaitu YPBB, Dietplastik Indonesia, Nexus3 Foundation, PPLH Bali, Ecoton, Nol Sampah, Greenpeace, Gita Pertiwi, dan Walhi. (ANTARA/Anita Permata Dewi)