ORI Pastikan Transformasi Digital Pangan Bermanfaat Bagi Masyarakat

Jakarta, 30/9 (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) terus memastikan agar inovasi teknologi dalam proses transformasi digital sektor pangan benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Dalam proses transformasi digital sektor pangan, Ombudsman memegang peran sentral sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pelayanan Melalui Transformasi Digital Mendukung Inovasi Industri Pangan, di Jakarta, Selasa.

Dengan begitu, dia menuturkan Ombudsman tidak hanya berfokus pada penanganan aduan, tetapi juga melakukan pengawasan proaktif pencegahan dan pemberian rekomendasi kebijakan agar setiap langkah modernisasi berjalan seiring dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas malaadministrasi.

Laporan Tahunan Ombudsman pada 2024 menunjukkan sepanjang tahun tersebut, ORI menerima kurang lebih sekitar 10.837 laporan masyarakat dan menuntaskan 10.303 kasus atau melebihi target penyelesaiannya, yakni sekitar 9.672 laporan.

Dari data itu, Yeka mengungkapkan substansi pengaduan terbesar meliputi bidang agraria dan pertanahan sebanyak hampir 1.861 laporan, yang diikuti kepegawaian 1.354 laporan, pendidikan 1.041 laporan, serta perhubungan dan infrastruktur 726 laporan.

Dari sisi instansi, pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan dengan kasus sebanyak 5.146, disusul oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 1.338 kasus, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekitar 724 laporan.

"Data ini menegaskan bahwa sektor agraria yang mencakup aspek pangan dan pertanian masih sangat rentan terhadap keterlambatan pelayanan, sengketa lahan, dan penyimpangan prosedur," ucap dia.

Dengan demikian, dikatakan ia bahwa fakta tersebut menunjukkan transformasi digital di sektor pangan tidak boleh hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga harus diperkuat dengan pengawasan yang sistematis, koordinasi lintas lembaga, serta komitmen integritas agar tata kelola publik benar-benar adil, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Di sisi lain, dia menyebutkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada 2025 menunjukkan kemitraan multipihak mampu menurunkan biaya logistik pangan hingga 15 persen dan mempercepat akses petani kecil ke pasar modern hingga 25 persen.

Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pemangku kepentingan bisa membangun kesadaran kolektif dan menyusun langkah bersama dalam pengawasan pelayanan melalui transformasi digital yang mendukung inovasi industri pangan. (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)