Pemkab Poso Beri Bantuan Modal Usaha Guna Mengentaskan Kemiskinan

Poso, Sulawesi Tengah, 06/8 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), menyerahkan bantuan sosial (bansos) berupa modal usaha kepada masyarakat penerima manfaat dalam upaya mendukung program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Penyerahan bantuan ini dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Poso," kata Wakil Bupati (Wabup) Poso Suharto Kandar dalam keterangannya di Palu, Rabu.

Ia mengatakan Pemkab Poso bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terus berupaya memperkuat program pemberdayaan masyarakat.

Menurut dia, pemberian bantuan tersebut merupakan langkah nyata dalam pemberdayaan sosial masyarakat melalui penyaluran modal usaha kepada warga yang membutuhkan.

“Program ini bukan sekadar memberi, tetapi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat agar mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.

Ia menuturkan bantuan modal usaha ini juga merupakan investasi sosial yang diharapkan mampu tumbuh berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Untuk itu  Wabup Suharto berpesan kepada para penerima manfaat agar menggunakan bantuan ini sebaik-baiknya, dikelola dengan bijak, dan dibangun dengan semangat, kerja keras, serta disiplin.

Adapun bantuan modal usaha yang diberikan yakni Rp20 juta untuk penerima bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Rp10 juta untuk bantuan sosial usaha ekonomi produktif.

“Jangan disia-siakan. Dari usaha kecil yang sungguh-sungguh bisa tumbuh menjadi usaha yang besar dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga mengingatkan perangkat daerah pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor. Menurut dia, tugas pemerintah bukan hanya menjalankan program, tetapi juga mendampingi, membina, dan memastikan setiap program menyentuh langsung kepada masyarakat serta menghasilkan hasil nyata.

Suharto mengatakan pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang akurat. Validasi dan integrasi data sosial, kata dia, harus menjadi perhatian utama agar bantuan tepat sasaran. (ANTARA/Nur Amalia Amir)