KP2MI Apresiasi Pelindungan Pekerja Migran di Jatim

Jakarta, 11/7 (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia, menyebutnya sebagai percontohan atau role model.

"Ini satu-satunya provinsi yang sejauh ini sudah membangun sistem pelindungan lengkap. Jawa Timur bisa menjadi role model nasional," kata Karding sebagaimana keterangan Kementerian P2MI di Jakarta, Kamis malam.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Karding usai menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa (9/7) malam.

Karding menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi pengirim pekerja migran Indonesia terbesar.

Oleh karena itu, Karding berdiskusi dengan Gubernur Khofifah untuk memperkuat pelindungan pekerja migran, baik sebelum berangkat, saat bekerja di luar negeri, maupun ketika mereka kembali ke tanah air.

Dalam diskusi tersebut, Karding menekankan pentingnya pemberdayaan purna pekerja migran dan peningkatan sosialisasi migrasi aman ke desa-desa sebagai upaya jemput bola guna menekan angka keberangkatan non-prosedural atau ilegal.

Selain itu, Menteri Karding juga mendorong peningkatan keterampilan calon pekerja migran Indonesia melalui sistem vokasi terpadu.

"Saat ini, 80 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor domestik dan 67,7 persen di antaranya adalah perempuan," kata Karding.

"Ke depan, kita harus siapkan mereka dengan pelatihan bahasa, keterampilan kerja, dan soft skill agar bisa bekerja di sektor-sektor yang lebih profesional," imbuhnya.

Lebih jauh, Menteri Karding menilai bahwa Jawa Timur saat ini menjadi provinsi terdepan dalam hal pelindungan terhadap warganya yang berangkat kerja ke luar negeri. Hal itu dibuktikan dengan adanya peraturan daerah terkait pekerja migran Indonesia.

Sebagai provinsi penyumbang pekerja migran terbanyak dari seluruh negeri pada 2024, Jawa Timur, kata Karding, juga telah mengalokasikan anggaran daerah untuk program pelatihan dan pemberdayaan pekerja migran.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah mengusulkan agar pemerintah pusat membuka shelter permanen di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur.

"Ya, tadi saya menyampaikan ke Pak Menteri, mudah-mudahan bisa dibangun komunikasi dengan kementerian lain. Kami sangat berharap Jawa Timur punya shelter, terutama di Hongkong dan Taiwan," ujar Gubernur Khofifah.

Menurutnya, jumlah masyarakat Jawa Timur yang bekerja di dua wilayah tersebut cukup signifikan, dan keberadaan shelter akan sangat membantu jika dibarengi dengan layanan psikologis dan konseling secara rutin.

"Kalau kita punya shelter permanen, kita bisa kirim psikolog atau psikiater secara reguler. Katakan satu bulan dikirim, lalu diganti bulan berikutnya. Konsultasi dan layanan yang dibutuhkan kawan-kawan pekerja migran Indonesia akan lebih terfasilitasi," kata Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki community learning center di Malaysia dan menjadi fasilitas yang tidak hanya bermanfaat bagi pekerja migran Indonesia, tetapi juga mahasiswa asal Indonesia yang tinggal sementara di Kuala Lumpur dan sekitarnya. (ANTARA/Katriana)