Menteri PU: Infrastruktur Berkelanjutan Fondasi Pembangunan Nasional

Jakarta, 14/10 (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.

“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan operasional serta pemeliharaan bangunan "gedung hijau" lebih mudah dibanding bangunan konvensional.

Kementerian PU telah mengeluarkan aturan mengenai bangunan gedung hijau, dan kehadiran bangunan hijau di Indonesia sudah sesuai dengan Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Diana berharap daerah-daerah mengembangkan gedung hijau dan Jakarta dapat menjadi contoh.

International Finance Corporation (IFC) mencatat bahwa Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pertumbuhan pasar bangunan hijau tertinggi di Indonesia, dengan total 171 bangunan hijau tersertifikasi, selain Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut laporan yang dirilis lembaga yang merupakan bagian dari Bank Dunia tersebut, terdapat 45 bangunan hijau tersertifikasi di Jawa Barat, masing-masing 26 bangunan di Banten dan Jawa Timur, serta 16 bangunan di Jawa Tengah.

Lembaga keuangan internasional tersebut menyatakan wilayah Jawa memiliki jumlah proyek gedung hijau tersertifikasi terbanyak, diikuti dengan Sumatera dan Kalimantan yang juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. (ANTARA/Suharsana Aji Sasra J C)