Sosialisasi TPA dan Pengesahan Perdes, Tambong Mantapkan Langkah Menuju Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Tambong, Banyuwangi (JMDN) - Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi bersama Pemerintah Desa Tambong melaksanakan serangkaian kegiatan penting yang melibatkan unsur masyarakat, lembaga desa, serta tokoh-tokoh setempat.Kegiatan ini diawali dengan Sosialisasi Rencana Penggunaan Lahan Galian C untuk TPA ( Tempat Pemrosesan Akhir) di Pendopo Ki Onggo Joyo Desa Tambong, Kecamatan Kabat pada Rabu (30/07/2025).

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lokasi, fungsi, dan tata kelola TPA. Kepala Desa Tambong, Agus Hermawan, S.Sos., NL.P., menyampaikan bahwa Desa Tambong akan dijadikan lokasi lahan TPA bekas galian c dalam rangka menormalkan kembali lahan yang rusak menjadi lahan produktif.

"Melalui inisiatif dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan kolaborasi dengan Desa Tambong, lahan ini direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir  (TPA) yang ramah lingkungan dan terkontrol. Oleh karena itu, sosialisasi hari ini menjadi momen penting bagi kita semua untuk memahami tujuan, manfaat, dan dampak dari rencana ini secara menyeluruh." Ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah desa menyambut baik upaya ini, karena jika dikelola dengan benar, keberadaan TPA dapat menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih tertib dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan kesadaran kita bersama akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Hj. Dwi Handayani, S.T., M.Si., memaparkan rencana teknis penggunaan lahan TPA, standar pengelolaan yang ramah lingkungan, serta dampak positif terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. 

Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, serta menyampaikan harapan dan kekhawatiran mereka terkait keberadaan TPA. Sosialisasi ini menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

"Pentingnya keterlibatan dan aspirasi warga. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan bertanya pada sesi dialog, agar keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan dan kenyamanan bersama." Imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi, juga dilaksanakan rapat pleno pengelolaan sampah desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus bank sampah, kader lingkungan, tokoh masyarakat, serta perwakilan rumah tangga. 

Rapat ini membahas secara menyeluruh sistem pengelolaan sampah mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengangkutan, hingga penanganan. Selain itu, dibahas pula skema pembiayaan pengelolaan sampah yang adil dan transparan, termasuk besaran dan mekanisme pungutan sampah.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pengesahan dan pengundangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah dan Pungutan Sampah, yang disepakati dalam rapat pleno. Perdes ini menjadi payung hukum resmi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan lingkungan. 

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, mendukung sistem pengelolaan sampah yang terorganisir, serta mewujudkan desa yang bersih, sehat, dan lestari.

Mari kita dukung program ini dengan semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup kita. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk anak cucu kita di masa depan.

Nanang - Jurnalis Desa