Doktor FIA UI Soroti Rekonfigurasi Pemerintah Desa Tingkatkan Ekonomi

Depok, 08/10 (ANTARA) - Doktor dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Ahmad Iman Sukri menyoroti rekonfigurasi pemerintahan desa untuk meningkatkan ekonomi lokal setempat.

“Rekonfigurasi governance desa harus dipahami sebagai strategi politik-kultural yang memberi ruang pada kepemimpinan autentik, struktur kelembagaan yang adaptif, serta pengambilan keputusan partisipatif. Dengan cara itu, desa dapat benar-benar menjadi motor penguatan ekonomi lokal,” ujar Ahmad Iman Sukri di kampus UI Depok, Selasa.

Dinamika tata kelola pemerintahan desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan wajah ganda, yakni ada desa yang berhasil menjadi teladan, namun tidak sedikit desa yang tertinggal dan terjebak dalam persoalan hukum maupun birokrasi yang kaku.

Ahmad melakukan penelitian disertasi berjudul “Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal”.

Disertasi ini menelaah bagaimana desa melakukan rekonfigurasi governance sesuai konteks sosial-budaya dan bagaimana tata kelola tersebut berdampak pada penguatan ekonomi lokal.

Penelitian Ahmad dilakukan di tiga desa inspiratif, yaitu Panggungharjo (Yogyakarta), Kutuh (Bali), dan Waturaka (Nusa Tenggara Timur), yang masing-masing menunjukkan praktik tata kelola berbeda, namun sama-sama menempatkan budaya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance desa tidak berhenti pada kerangka normatif regulasi, melainkan direkonfigurasi menjadi praktik politik-kultural.

Desa Panggungharjo menampilkan kepemimpinan berbasis budaya dan inovasi digital melalui BUMDes. Desa Kutuh menonjol dengan perpaduan kepemimpinan formal dan adat, sedangkan Desa Waturaka memperlihatkan kolaborasi erat antara kepala desa dan Mosalaki dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi wisata.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan desain rekonfigurasi governance desa melalui tahapan diskursif—mulai dari penggalian nilai budaya hingga pengembangan struktur fungsional—serta tahapan implementatif berupa transparansi politik lokal, pertanggungjawaban efektif, dan partisipasi aktif masyarakat.

Model ini menegaskan bahwa desa sebaiknya berfungsi sebagai konsolidator ekonomi warga, bukan pesaing, sekaligus menjadi penjaga warisan budaya yang mengakar.

Temuan ini memperkaya diskursus akademik sekaligus menawarkan rujukan praktis bagi desa-desa di Indonesia.

"Dengan rekonfigurasi governance yang menempatkan budaya dan partisipasi masyarakat sebagai inti, desa diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan," demikian Ahmad. (ANTARA/Feru Lantara)