Terwujudnya Ekosistem Satu Data untuk Kebijakan Publik Tepat Sasaran

Jakarta, 02/9 (ANTARA) - Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan data kependudukan melalui peluncuran program Satu Data untuk Semua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Program ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, terutama terkait pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi.

Di era digital yang menuntut efisiensi dan ketepatan kebijakan, kehadiran data yang terintegrasi dan akurat menjadi fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan keberhasilan pengelolaan data sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan tata kelola yang terstandar.

Menurut dia, regulasi menjadi kunci agar semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta, memiliki pedoman yang sama dalam memanfaatkan data kependudukan.

Tanpa regulasi yang kuat, pengelolaan data berpotensi menjadi tumpang tindih dan kurang efektif.

Dukcapil kini sedang mengembangkan sistem terpusat dengan teknologi yang lebih mutakhir, termasuk penguatan infrastruktur server dan pembangunan pusat data baru yang akan memperlancar integrasi dan mempercepat layanan publik.

Peningkatan kualitas layanan ini tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut keamanan data yang semakin krusial. Maraknya kebocoran data di era digital menuntut pemerintah bersikap tegas.

Teguh menekankan bahwa semua lembaga pengguna data wajib mengikuti standar keamanan ISO 27001 sebagai upaya memastikan perlindungan maksimal terhadap data penduduk.

Selain itu, pemanfaatan data juga diatur melalui mekanisme perjanjian kerja sama, dengan skema tarif yang adil. Lembaga pemerintah dan organisasi sosial memperoleh akses gratis, sementara lembaga swasta berorientasi profit dikenakan tarif resmi yang akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan akses dan keberlanjutan pengelolaan data.

Namun, peran masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan program ini. Dukcapil mengingatkan agar warga lebih bijak melindungi dokumen kependudukan dan tidak sembarangan membagikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data pribadi kepada pihak yang tidak terpercaya.

Perlindungan data pribadi menjadi kesadaran bersama karena kerentanan kebocoran informasi dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

Dukcapil memastikan bahwa seluruh layanan kependudukan tetap diberikan secara gratis, inklusif, dan berkeadilan.

Prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, dan transparan menjadi landasan utama agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

Kesiapan SDM

Di sisi lain, keberhasilan Satu Data juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Teknologi canggih tidak akan optimal tanpa tenaga profesional yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola data.

Dukcapil mendorong peningkatan kapasitas SDM, khususnya tenaga IT dan teknis di lapangan, melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi.

Dengan SDM yang mumpuni, integrasi data dapat dilakukan secara lebih efisien dan berstandar tinggi, sehingga pelayanan publik berjalan lebih optimal.

Lebih jauh, program Satu Data diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.

Data yang terintegrasi memudahkan pemerintah dalam memantau capaian program, menganalisis efektivitas kebijakan, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Dukcapil juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses verifikasi data agar validasi berjalan lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan.

Inovasi ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam membangun sistem data nasional yang modern dan adaptif terhadap tantangan era digital.

Acara Summit Data Kependudukan Semester I tahun 2025 belum lama ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam membangun ekosistem data tunggal nasional.

Teguh Setyabudi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Satu Data bukan sekadar proyek teknis, melainkan agenda strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan seluruh program pembangunan nasional.

Dengan data yang solid, kebijakan pemerintah dapat dirancang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Integrasi nasional

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menambahkan bahwa data kependudukan Dukcapil merupakan fondasi utama integrasi nasional.

Menurut dia, identitas tunggal melalui NIK menjadi kunci konektivitas antar-data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan NIK, data sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya dapat disatukan sehingga menghasilkan informasi yang lebih kaya dan komprehensif.

Namun, Ateng menegaskan bahwa integrasi data harus dimulai dengan standarisasi. Tanpa data yang terstandar, proses pemadanan berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian dan sulit diandalkan.

BPS mendapat mandat besar melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi, yang mengamanatkan penggabungan berbagai sumber data, mulai dari survei, registrasi sosial ekonomi, hingga administrasi kementerian.

Proses integrasi ini menjadi langkah penting menuju penyediaan satu basis data nasional yang dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kebijakan.

Ateng juga menyoroti keberhasilan pemadanan data hayati, seperti pencatatan kelahiran dan kematian, yang kini sudah memenuhi standar internasional.

Pencapaian ini menunjukkan kemajuan signifikan Indonesia dalam mengelola data strategis secara lebih akurat dan sesuai praktik global.

Meski demikian, Ateng mengingatkan bahwa perjalanan menuju Satu Data bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan proses yang sistemik, evaluasi berkelanjutan, dan audit rutin untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.

Keberhasilan program ini juga ditentukan oleh konsistensi dan komitmen semua pihak, bukan hanya teknologi semata. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat agar data dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Dengan satu basis data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah memetakan masalah, merancang solusi, dan mengeksekusi program pembangunan secara efektif.

Satu Data untuk Semua bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif.

Dengan data yang terkoneksi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, bantuan sosial lebih tepat sasaran, dan kebijakan ekonomi lebih terukur.

Semua ini pada akhirnya akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, hingga percepatan transformasi digital nasional.

Program ini menjadi bukti bahwa ketika data dikelola dengan baik, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat, manfaatnya lebih merata, dan Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Apabila ekosistem data tunggal ini terwujud secara konsisten, Indonesia akan memiliki fondasi kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Integrasi data kependudukan bukan sekadar mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi kebijakan berbasis bukti yang mampu memberdayakan masyarakat.

Dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, keamanan informasi yang terjamin, SDM profesional, dan sinergi lintas sektor, program Satu Data untuk Semua berpotensi menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saat data menjadi satu, arah pembangunan nasional akan semakin jelas dan terukur, memberi peluang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara. (ANTARA/Hanni Sofia)