Pemkab Barito Utara Berkomitmen Posbakum untuk Keadilan Masyarakat

Muara Teweh, 07/11 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, Kalimantan Tengah, berkomitmen untuk penyediaan keadilan bagi masyarakat dengan kehadiran pos bantuan hukum (posbakum) di desa/kelurahan di daerah tersebut.

"Kehadiran posbakum dan paralegal di desa dan kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin di Muara Teweh, Jumat.

Hal itu disampaikan Shalahuddin usai menghadiri peresmian Posbakum Desa/Kelurahan di wilayah Kalimantan Tengah oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas dilaksanakan di Palangka Raya, Kamis (6/11).

Menurut dia, pelatihan paralegal ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kader lokal, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dalam memberikan pendampingan awal penyelesaian persoalan hukum di wilayah masing-masing.

"Penguatan akses keadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di desa dan kelurahan," ujar Shalahuddin.

Pada kesempatan itu Bupati Barito Utara menerima piagam penghargaan atas dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Supratman Andi Agtas mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng atas sinergi dalam memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat.

"Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan hukum di daerah," ujar Menteri Hukum RI.

Kunjungan ke Kalteng didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Min Usihen, serta pejabat Madya Kementerian Hukum bertujuan meninjau pelaksanaan program pembinaan hukum di daerah sekaligus meresmikan 1.571 Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan di Kalimantan Tengah, yang kini telah mencapai cakupan 100 persen.

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kementerian Hukum dalam upaya peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat hingga ke tingkat desa.

"Kita berharap kegiatan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat layanan hukum yang berkeadilan," ujar Agustiar Sabran. (ANTARA/Kasriadi)