Kemenkum Monitoring Posbankum Desa di Kabupaten Semarang

Semarang, 26/8 (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah melakukan monitoring terhadap pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Semarang.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Jawa Tengah Delmawati di Semarang, Senin, mengatakan terdapat tiga desa di Kabupaten Semarang yang menjadi sasaran dalam monitoring tersebut.

Delmawati mengapresiasi peran paralegal yang akan bertugas di posbakum tersebut.

"Posbankum ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Menurut dia, paralegal yang ditempatkan di desa-desa memiliki peran penting untuk membantu warga menyelesaikan persoalan hukum tanpa harus langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum atau pengadilan.

Ia menuturkan posbankum diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat mediasi di tingkat desa.

"Posbankum menjadi tempat masyarakat mencari solusi atas persoalan hukum, sehingga sengketa tidak langsung berlanjut ke ranah kepolisian atau pengadilan," tambahnya.

Ia menegaskan posbankum harus mampu berfungsi sebagai pusat mediasi di tingkat desa. Dari 8.563 desa dan kelurahan ditargetkan sudah memiliki posbankum di akhir 2025.

"Dengan adanya MoU bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, diharapkan ke depan posbankum juga akan mendapat dukungan," katanya. (ANTARA/Immanuel Citra Senjaya)