Pemkab Mabar Berharap Semakin Banyak Desa Jadi Sasaran Program DMPM

Labuan Bajo, 29/11 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap semakin banyak desa di wilayah itu yang menjadi sasaran program berbasis masyarakat Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). 

"Kami harap hal baik ini bisa dikembangkan di beberapa tempat," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng di Labuan Bajo, Jumat. 

Ia menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono dan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Pangan Nani hendiarti yang melakukan kunjungan kerja di Desa Boleng, Kecamatan Boleng. 

Yulianus Weng menjelaskan bahwa potensi hutan mangrove di daerah tersebut dinilai sangat potensial untuk dikembangkan demi peningkatan ekonomi masyarakat. 

Tercatat luas hutan mangrove di Manggarai Barat mencapai 7.810 hektare atau sekitar 19.22 persen dari luas hutan mangrove di Provinsi NTT. 

Di lain sisi, lanjut dia, Pemkab Manggarai Barat selama ini secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan penanaman anakan mangrove di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kepulauan seperti di Pulau Papagarang dan Pulau Sebayur Kecil. 

"Saya laporkan, minggu lalu saya bersama dalam satu komunitas sampah menanam mangrove di Pulau Seraya Kecil, lalu di Rangko dan Pulau Papagarang sehingga mungkin mungkin dari sini bisa dikembangkan di desa lain," ujarnya. 

Sementara itu, Desa Golo Sepang menjadi sasaran dalam program berbasis masyarakat DMPM. Program itu merupakan strategi yang dibentuk KLH/BPLH dalam mengelola inisiatif kemandirian masyarakat untuk melindungi dan mengelola ekosistem mangrove di wilayahnya. 

Program ini tidak hanya berfokus pada pelestarian hutan mangrove, akan tetapi juga pada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif berbasis mangrove seperti ekowisata, pengolahan hasil perikanan, dan pemanfaatan mangrove sebagai sumber bahan baku produk kreatif ramah lingkungan. 

Program DMPM diharapkan dapat menjadi model desa mandiri yang berhasil memadukan konservasi lingkungan dengan pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Pada Desa Golo Sepang melalui program itu masyarakat dapat mengembangkan kegiatan budidaya kepiting bakau dengan sistem apartemen serta pemberdayaan ibu-ibu setempat dalam mengolah hasil hutan bukan kayu (HHBK) mangrove berupa stik dan sirup mangrove. 

Ahmad Burhan selaku Ketua Kelompok Alam Sejati di pelestarian mangrove, budidaya kepiting dan pendampingan program HHBK untuk UMKM mengaku program DMPM dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan mangrove Desa Golo Sepang. 

"Dari hasil tangkapan kepiting memberikan kami nilai ekonomi dan dari pengolahan selanjutnya melalui sistem apartemen kepiting bisa memberi nilai ekonomi dua hingga tiga kali lipat," katanya. 

Wamen LH Diaz Hendropriyono dalam kesempatan itu mengunjungi langsung budidaya kepiting bakau sistem apartemen kepiting di Desa Golo Sepang. 

Ia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan mengembangkan program DMPM di Desa Golo Sepang. 

"Kedepannya kami di pemerintah khususnya, dengan Kemenko Pangan nanti apa yang bisa kita bantu, supaya akan lebih banyak lagi Desa Mandiri Peduli Mangrove di tempat-tempat lain dan juga lebih banyak lagi wirausaha seperti Pak Burhan yang bisa memanfaatkan, mendapatkan nilai ekonomi dari adanya mangrove ini," katanya. (ANTARA/Gecio Viana)