Luhut Evaluasi Bansos Digital, Bersiap Integrasi Data Lintas Lembaga

Jakarta, 12/11 (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial (bansos) digital di Banyuwangi, Jawa Timur, dan bersiap mengintegrasikan data lintas lembaga sebagai langkah lanjutan.

Tahap pertama uji coba program bansos digital di Banyuwangi telah berlangsung pada September-Oktober 2025. Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dengan tujuan reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

“Saya mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat. Ini adalah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia,” ujar Luhut, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini bertujuan memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

Tahapan berikutnya adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat.

Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

“Sistem bansos yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga responsif. Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat,” tambah Luhut.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis Government-to-Person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional.

Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

Luhut menyatakan, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. (ANTARA/Imamatul Silfia)