Pemprov Bengkulu Resmi Luncurkan Program Satu Data

Bengkulu, 22/8 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi meluncurkan program Satu Data sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang lebih terarah, akurat, dan berkelanjutan.

"Satu Data Provinsi Bengkulu guna menjawab ketersediaan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci dalam merancang kebijakan kependudukan, mulai dari pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas keluarga, hingga percepatan penurunan stunting," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di Bengkulu, Jumat.

Program tersebut kata dia sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya integrasi data antar-instansi sebagai dasar perencanaan pembangunan melalui Satu Data PK24 yang tengah dimutakhirkan untuk mendapatkan data kependudukan yang valid dan akurat.

Melalui Bengkulu Satu Data kata dia diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pembangunan. Tujuan Satu Data menjadi rujukan demi mengurangi tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat tercapainya visi pembangunan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengajak seluruh kabupaten kota untuk bersinergi dalam pemutakhiran data secara berkala. Dengan demikian, pembangunan kependudukan di daerah dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional,

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Zamhari menyebutkan guna mendukung program Bengkulu Satu Data, saat ini sedang diupayakan penguatan pemaduan data dengan membuat kesepakatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Integrasi data antara Kemendukbangga/BKKBN dan BPS menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis Satu Data Indonesia.

Dengan pemaduan itu, menurut dia data hasil pendataan keluarga dari Kemendukbangga/BKKBN nantinya akan dikolaborasikan dengan data hasil sensus, survei, dan registrasi dari BPS sehingga dapat saling melengkapi dan menghasilkan satu sumber data resmi yang valid. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)